JAKARTA – BPBD DKI bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Squad Penanggulangan Bencana melakukan penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan koordinasi dan respons tanggap darurat serta efektivitas penanggulangan bencana di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Diketahui, aglomerasi Jabodetabekjur sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran. Sinergi antar-pihak menjadi krusial untuk memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi yang optimal. Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dan relawan kemanusiaan.

Kepala BPBD DKI, Isnawa Adji, menyampaikan wilayah Jabodetabekjur merupakan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya.

Baca Lainnya :

• Makan: Pepatah dan Peribahasa0
• Nelayan Migran Indonesia Gugat Raksasa Seafood AS atas Dugaan Kerja Paksa0
• Kebahagiaan Anak Panti Ramadan di Jogja, Naik Pelita Air dan Menginap di Patra Malioboro Hotel0
• Menghidupkan Kembali Tradisi Muslim 500 Tahun Silam, Naik Haji Berkuda Andalusia-Mekkah0
• Muhammad Sirod: Dorong THR untuk Mitra Ojol, Janji Kampanye Prabowo Menjelma Kenyataan0

“Oleh sebab itu, kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah, melainkan harus bersinergi dalam satu sistem yang saling mendukung. Oleh karena itu, pelibatan seluruh stakeholder sangatlah penting untuk menciptakan sistem ketahanan bencana yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini".

Sebagai bagian dari langkah strategis, beberapa program utama akan diterapkan, antara lain, peningkatan sistem peringatan dini terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan bencana secara real-time serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi.

Kemudian, penyelarasan SOP dan protokol tanggap darurat dengan menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat respons di seluruh wilayah Jabodetabekjur. Lalu, simulasi dan pelatihan bersama dengan mengadakan latihan rutin yang melibatkan berbagai elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanganan bencana.

Selanjutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha. Ini untuk mendorong peran aktif perusahaan dalam penyediaan bantuan logistik dan pemulihan pasca-bencana. Berikutnya, penguatan peran masyarakat dan relawan, dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih tanggap terhadap potensi bencana serta meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam upaya mitigasi.

“Dengan adanya penguatan kemitraan ini, diharapkan respons penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabekjur dapat lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasca-bencana,” ujar Isnawa Adji.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana pentingnya integrasi sistem peringatan dini (Early Warning System) dari hulu sampai hilir sehingga informasi mengenai potensi bencana dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, kesiapsiagaan Masyarakat dapat meningkat dan mengurangi dampak bencana.

Selain integrasi Early Warning System, diperlukannya juga integrasi layanan panggilan darurat 112 yang akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana maupun situasi darurat lainnya. Dengan layanan ini, respons terhadap kejadian bencana bisa lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.