Di tengah kabar bencana yang menyisakan lumpur dan duka di sejumlah wilayah Sumatra, ada satu hal yang tak boleh ikut runtuh, ketersediaan pangan. Sebab ketika sawah terendam dan lahan rusak, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil panen, tetapi juga ketenangan dapur jutaan keluarga.

Di ruang rapat Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), isu itu dibahas serius dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberi apresiasi atas langkah cepat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran demi mempercepat pemulihan.

Baca Lainnya :

• Waktu Layar Bisa Bikin Sakit Kepala dan Leher, Begini cara Mengatasinya 0
• Mudik Gratis BUMN 2026 Siapkan Kuota 100 Ribu Lebih Pemudik0
• Mengapa Garam Bisa Meningkatkan Tekanan Darah? Begini Penjelasannya dan Cara Mengatasinya0
• Awal Ramadan 1447 H, Memahami Perbedaan dalam Kebersamaan0
• Pemerintah Tetapkan Puasa Ramadan Kamis, 19 Februari 20260

Menurut Dasco, langkah Kementerian Pertanian patut menjadi contoh. Bukan hanya karena responsnya cepat, tetapi juga karena keberanian menggeser anggaran reguler untuk kebutuhan darurat, sesuatu yang kerap tidak mudah dilakukan dalam birokrasi.

Di hadapan pimpinan DPR, Mentan Amran memaparkan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekitar Rp1 triliun, serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Namun yang paling menarik adalah strategi pergeseran anggaran. Untuk pemulihan sektor pertanian, total kebutuhan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah itu, Kementan telah menggeser sekitar Rp1,4 triliun dari anggaran reguler. Sisanya akan dipenuhi bertahap pada 2026 dan 2027, setelah disampaikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Langkah ini menunjukkan satu hal penting, dalam situasi darurat, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci.

Soal pangan, Amran memastikan stok beras di wilayah terdampak aman. Tersedia sekitar 100 ribu ton beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga bulan ke depan. Secara nasional, stok pangan bahkan mencapai 3,5 juta ton, memberi bantalan kuat di tengah situasi krisis.

Di lapangan, pemulihan juga berjalan. Dari total 94 ribu hektare sawah yang terdampak, sekitar 39 ribu hektare sudah ditanami kembali. Ada kabar menggembirakan dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tanah longsoran yang semula dianggap musibah ternyata mengandung humus subur. Dengan perbaikan irigasi, lahan bisa langsung ditanami lagi.

Di balik angka-angka itu, ada pesan yang lebih besar. Pemulihan bukan sekadar membangun ulang yang rusak, tetapi memastikan roda ekonomi petani kembali berputar. Ketika sawah kembali hijau, harapan pun ikut tumbuh. Langkah cepat Kementerian Pertanian ini menunjukkan bahwa stabilitas pangan tak boleh menunggu. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting agar pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat terdampak bisa segera bangkit.

Di tengah situasi darurat, keputusan yang sigap dan terukur bukan hanya soal administrasi anggaran. Tetapi soal keberpihakan, bahwa negara hadir, dan sawah-sawah yang sempat terdiam tak dibiarkan terlalu lama kehilangan musim.