JAKARTA - Wasekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bidang Gizi, Muhammad Sirod mendukung penuh keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, untuk membatalkan sebagian alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sirodj menilai, keputusan ini mencerminkan sikap kehati‐hatian fiskal dan memastikan bahwa alokasi yang tidak realistis disesuaikan sejak awal agar program tetap berjalan dengan efektif dan tidak sia‐sia.

Menurut catatan publik terbaru, realisasi anggaran MBG hingga awal Oktober 2025 sudah mencapai sekitar Rp 20 triliun, disalurkan melalui sekitar 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan telah menjangkau kira‐kira 30 juta penerima manfaat. Angka ini setara dengan sekitar 28,1 % dari pagu Rp 71 triliun. “Info terhangat langsung dari Pak Dadan Hindayana, hari ini penyerapan sudah Rp26,9 triliun dan akhir bulan Oktober ini diperkirakan akan sebesar Rp32 triliun,” kata Sirod dalam siaran persnya, Kamis (16/10/2025).

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari posisi September yang berada di kisaran Rp20 triliun, dan mencerminkan percepatan penyaluran dan efektivitas sistem pelaporan di lapangan. Ini menandakan penguatan tata kelola fiskal di bawah koordinasi langsung Kementerian Keuangan.

Baca Lainnya :

• Kementan dan BP Taskin Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Lewat Sektor Pertanian0
• Pemerintah Akan Tindak 2.039 Kios Pupuk Rugikan Petani Rp600 Miliar0
• Survei Litbang Kompas: 71,5 Persen Puas dengan Kinerja Kementan0
• Israel Disebut Akan Tarik Mundur Pasukan Sepenuhnya Dari Gaza Dalam 24 Jam0
• Porosbumi.com Lolos 50 Finalis MediaMIND 2025, Perkuat Kontribusi Ekonomi Pertambangan Berkelanjutan0

Menurut Sirod, BGN bergerak dengan prinsip kehati-hatian, memastikan setiap rupiah tersalurkan untuk tujuan yang tepat, dengan pengawasan berlapis di setiap SPPG dan titik distribusi di seluruh provinsi. Proyeksi Rp32 triliun ini memperlihatkan bahwa program MBG terus berjalan dalam tata kelola manajemen keuangan yang disiplin, progresif, dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

Artinya, meskipun ada kemajuan, mayoritas anggaran belum terserap sepenuhnya, sekitar 70 % lebih dari pagu belum direalisasikan. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian agar alokasi tidak membebani mekanisme pelaksanaan di lapangan dan agar kewajiban kepada rakyat tetap dipenuhi secara benar.

“Pembatalan sebagian alokasi bukan langkah mundur, melainkan langkah korektif agar komitmen dan target program tidak memaksa sistem yang belum siap menjadi terbeban. Ini bentuk fairness: menghindari janji besar yang kemudian menciptakan ekspektasi tinggi tanpa dasar operasional yang layak,” kata Sirod.

Sirod menjabarkan, dalam tata keuangan publik, azas kepatuhan dan kehati-hatian aspek penggunaan anggaran keuangan memerlukan instrumen pengendalian, yaitu bahwa pencairan dana harus didahului oleh verifikasi kesiapan teknis (dapur, SDM, logistik, monitoring). Dengan membatalkan sebagian alokasi yang diprediksi sulit terserap, BGN menjaga agar komando keuangan tidak kehilangan arah.

“Angka 30 juta penerima manfaat lewat 13.000 SPPG menunjukkan skala program yang sudah signifikan, namun juga memperlihatkan gap besar dengan target akhir tahun (misalnya 82,9 juta penerima). Karena itu, pembatalan sebagian alokasi memberi ruang memperkuat daerah-daerah yang belum siap agar bisa mengejar ketertinggalan dalam mutu dan kapasitas. Saya kira Pak Dadan sedang menyiapkan titik-titik SPPG di daerah 3T, pasti kekurangan itu akan cepat terpenuhi," tutur Sirod.

Dalam pandangan Sirod, dampak ekonomi lokal dari operasional SPPG sudah nyata: penyerapan bahan pangan lokal, tenaga dapur di desa/kecamatan, serta peluang UMKM penyedia bahan. Tetapi jika alokasi dipaksakan di daerah yang infrastruktur maupun sistemnya belum mature, dampak akan timpang dan pemborosan muncul.

HKTI sendiri, ujar Sirod, siap mengawal agar standar mutu pangan bergizi, rantai pasok lokal, dan pengolahan limbah dapur menjadi bagian dari program kesinambungan di MBG. Dengan pembatalan sebagian alokasi, fokus bisa diarahkan pada penguatan kualitas daripada penggelembungan kuantitas. HKTI juga tengah menyiapkan program ekonomi sirkular yang relevan di titik-titik MBG yang sudah berdiri. Dengan 13.000 SPPG aktif (data awal‐Oktober 2025) yang melayani 30 juta orang ini.

“Kami akan memperkenalkan praktik pengelolaan limbah organik dapur menjadi kompos, pemanfaatan residu pangan, dan integrasi petani lokal sebagai pemasok berkelanjutan. Ini semua agar program MBG juga memicu ekosistem ekonomi lokal yang berdaya dan lestari sebagaimana yang diinginkan presiden Prabowo sejak puluhan tahun lalu,”.

“Dengan membatalkan sebagian alokasi MBG, kelebihan dana bisa diarahkan untuk memperkuat kesiapan teknik: pembangunan dapur, pelatihan tenaga gizi dan manajemen, sertifikasi mutu dan higienis pengolahan pangan, dan sistem monitoring internal. Dengan semangat tata kelola yang baik, fair-play, kepatuhan azas, dan taat azas keuangan yang jelas, MBG akan tumbuh menjadi program besar bukan hanya sekadar angka saja, tapi benar-benar berdampak nyata memberikan kualitas gizi, pendidikan dan kenaikan kehidupan ekonomi bagi masyarakat luas,” pungkas Sirod.