JAKARTA - Mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian. Melalui semangat itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).  

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa kerja sama lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan program ini. 

“Dirjen saya lebih dari 10, itu juga dirjen Bapak (Budiman). Tidak boleh ada ego sektoral. Terima kasih kalau semua bisa melebur untuk rakyat, karena kita ini pelayan masyarakat. Silakan optimalkan semua potensi untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan, tanpa harus melalui birokrasi panjang,” ujar Amran. 

Baca Lainnya :

• Pemerintah Akan Tindak 2.039 Kios Pupuk Rugikan Petani Rp600 Miliar0
• Survei Litbang Kompas: 71,5 Persen Puas dengan Kinerja Kementan0
• Israel Disebut Akan Tarik Mundur Pasukan Sepenuhnya Dari Gaza Dalam 24 Jam0
• Porosbumi.com Lolos 50 Finalis MediaMIND 2025, Perkuat Kontribusi Ekonomi Pertambangan Berkelanjutan0
• Kejar Swasembada Pangan, Pandutani Pacu 21 Kanwil Akselerasi Kampung Patani di Seluruh Indonesia0

Amran menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Ia mencontohkan keberhasilan pendekatan program pertanian berbasis nama dan alamat (by name by address) yang pernah diterapkannya di salah satu kabupaten. 

“Waktu itu tingkat kemiskinannya 38%, dan dalam waktu satu hingga dua tahun turun menjadi 8%. Caranya sederhana, kita identifikasi satu per satu warga miskin. Kalau punya lahan, kita bantu tanam dan beri alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kita bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tutur Amran. 

Menurut Amran, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap potensi bisa dioptimalkan. Ia menilai sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat, mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini. 

“Penduduk yang terlibat di sektor pertanian mencapai 160 juta jiwa. Kalau dihitung sampai hilirnya, 70% penduduk Indonesia bergerak di bidang ini. Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dan kemudahan pupuk yang diberikan Presiden juga mendorong pendapatan petani naik signifikan. Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Kolaborasi program ini akan dimulai dengan pilot project di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, namun dengan kepala daerah yang dinilai proaktif dan berkomitmen tinggi terhadap perubahan. Pendekatan yang diusung tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat, mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil. 

Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya, sehingga intervensi tidak hanya berdampak lokal, melainkan juga membentuk resonansi ekonomi kawasan. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia. 

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kementerian Pertanian terhadap upaya kolaboratif ini. Ia menyebut bahwa langkah cepat Mentan Amran menjadi contoh konkret sinergi antarlembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin. 

“Kami dari BP Taskin diterima dengan sangat baik oleh Pak Menteri. Kami membicarakan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian, didampingi dua deputi BP Taskin dan para Dirjen dari Kementerian Pertanian seperti Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan,” kata Budiman. 

Budiman menjelaskan, MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian, untuk memastikan data dan intervensi berjalan tepat sasaran. 

“Kami mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan akan mengaitkannya dengan program Kementerian Pertanian di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” ujarnya. 

Ia menambahkan, program ini juga akan menjadi instrumen penting dalam mencapai target nasional penurunan angka kemiskinan sebagaimana arahan Presiden. 

“Rata-rata kabupaten yang akan menjadi lokasi pilot project memiliki tingkat kemiskinan 11–15%, di atas rata-rata nasional. Dengan intervensi yang tepat, minimal 40% bisa turun. Bahkan kalau bisa, tuntas,” pungkas Budiman. 

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BP Taskin ini menjadi langkah nyata dalam membangun pola pengentasan kemiskinan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan, dengan sektor pertanian sebagai motor penggeraknya. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menjadi model baru pembangunan inklusif yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kesejahteraan bangsa.