Pengurus pusat Pandutani Indonesia (Patani) dalam suatu kesempatan pertemuan di Pusat Pengendali Nasional (PPN) Kampung Patani, Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA – Pandutani Indonesia (Patani) bersama Kantor Wilayah (Kanwil)-nya yang tersebar di 21 provinsi kian agresif mengakselerasi pembentukan Kampung Patani di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai indikasi keseriusan Patani dalam bergerak maju dan mempercepat implementasi program ini. 

Baca Lainnya :

• AHY Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Tangguh dan Berkelanjutan Hadapi Risiko Bencana0
• Kolaborasi HIPPI DKI dan BPJPH Perkuat Ekosistem Produk Halal Nasional0
• Mendes Buka Serentak 1.000 Musdesus, Susun Proposal Bisnis Untuk Pengajuan Modal ke Himbara0
• Indonesia Lumbung Pangan Dunia: Bukan Hanya Beras, Bahan Pokok Lainnya Juga Sudah Tercukupi0
• Menteri Kehutanan Bahas Konservasi Badak dan Ekowisata dengan Edge Group dan Dr Niall McCann0

Diketahui, Kampung Patani merupakan program yang digagas Patani untuk menciptakan lingkungan yang mendukung petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Program ini juga selaras dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada perwujudan swasembada pangan.

Program Kampung Patani juga diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat, dan memberdayakan petani, nelayan, serta UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan pertanian dan masyarakat, baik di tingkat desa hingga kota.

Kanwil Patani Sumut saat kunjungan kerja ke Langkat, meninjau pengrajin batok kelapa Sendang Rejo. Lokasi ini juga diresmikan sebagai Kampung Patani.

“Mengakselerasi pembentukan Kampung Patani lewat Kanwil-Kanwil sebagai upaya nyata Patani untuk memperluas dan memperkuat program Kampung Patani secara masif dan terstruktur di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan cara bekerja sama dan dukungan penuh dari para pihak terkait (stakeholders),” kata Ketua Umum Patani, Sarjan Tahir, Jumat (3/10/2025). 

Menurut Sarjan, program Kampung Patani yang juga mengusung semangat sustainable agriculture, gencar mengampanyekan isu-isu perubahan iklim berikut turunannya, dengan menghadirkan konsep pertanian terpadu dan ramah lingkungan serta aktif menanam pohon di sejumlah lahan kritis di Tanah Air.

“Kanwil Patani Sumut kita jadikan percontohan karena akselarasinya sangat cepat, bahkan sudah berhasil membentuk puluhan Kampung Patani di Provinsi Sumut. Kanwil Patani Sumut juga tengah mempersiapkan kegiatan Rakor Pandutani wilayah Sumatera," ujar Sarjan.

Selain di Provinsi Sumut, Kampung Patani juga sudah tersebar hingga pelosok negeri yang diinisiasi baik perorangan maupun kelompok. Adapun Pusat Pengendali Nasional (PPN) atau Pentagon Kampung Patani berada di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat, dengan Panglima Kampung Patani Marsekal Muda (purn) TNI Gutomo. Pada 2020, tempat ini diresmikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pengurus Pandutani Indonesia (Patani) berpose di depan plakat PPN Kampung Patani yang ditandatangani tokoh muda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sekarang Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayah sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

“PPN Kampung Patani di Desa Cimande berfungsi untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kampung Patani di seluruh Indonesia. Konsep Kampung Patani ini menjadi luar biasa dan riil karena dilakukan bersama-sama. Membangun semangat, berkolaborasi, sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah,” papar Sarjan.

Tentang Kampung Patani 

Secara spesifik, Kampung Patani adalah konsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

Plakat PPN Kampung Patani yang ditandatangani tokoh muda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sekarang Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayah sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

“Suatu kawasan pedesaaan, pesisir, bahkan perkotaan dapat diusulkan menjadi Kampung Patani, dan tentunya ada sejumlah kriteria, salah satunya jika suatu kawasan itu memiliki kelompok petani/peternak/nelayan dan/atau koperasi, dan UMKM yang melakukan usaha budidaya/usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, perhutanan sosial serta usaha pengolahan dan pemasarannya,” imbuh Panglima Kampung Patani Marsda (purn) TNI Gutomo.

Sekjen Pandutani Indonesia Andi Yazi menambahkan, banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat (Induk Koperasi Pandutani). Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan).

Pada aspek ekonomi, Kampung Patani ini nantinya menjadi sumber kesejahteraan dan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi. Juga sebagai sumber pangan masyarakat sekaligus sumber pendapatan negara. "Adapun aspek sosialnya, tumbuhnya masyarakat yang mandiri dan berkarakter, berkembangnya budaya hidup yang peduli lingkungan (green economy). Aspek lainnya, penggalangan komunitas petani, nelayan, UMKM lebih mudah terjangkau oleh giat Kampung Patani," pungkas Andi Yazi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Patani Sumut, H Rahmad P Hasibuan menargetkan terbentuknya 500 titik kampung di Sumatera Utara pada tahun 2025. Fokus utamanya ialah memperkuat ketahanan pangan, mendukung kemandirian pelaku UMKM, sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui distribusi bahan baku yang lebih terjangkau.

 Kanwil Patani Sumut meninjau usaha rakyat di Langkat, Dorong Kesejahteraan Petani dan Pengrajin.

“Kampung Patani hadir bukan hanya seremonial, tapi sebagai solusi. Kami siap mendukung penyediaan bahan baku kedelai dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Harapannya, kualitas produksi meningkat dan pengrajin bisa lebih sejahtera,” ungkap Rahmad saat meresmikan Kampung Patani di Sidodadi dan kunjungan ke Desa Pasar VI Kualanamu, guna meninjau usaha budidaya ikan air tawar di Kolam Pancing Leembad Perta Jaya milik Dedi Kurniawan.

 Merawat Spirit Kebersamaan, Memberikan yang Terbaik untuk Bangsa dan Negara

Di usianya ke-17 tahun, banyak capaian dan program yang sudah dilakukan Pandutani Indonesia. Selain setia mendampingi para petani, nelayan dan pelaku UMKM, Pandutani juga intens membangun sinergisitas dan turut memberikan kontribusi positif dalam giat-giat dan program yang digulirkan pemerintah. Pandutani bahkan telah melakukan MoU dengan Kementerian Transmigrasi terkait Program Transformasi Transmigrasi.

Pandutani juga turut menyokong program kemandirian pangan yang digaungkan pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memobilisasi para pelaku usaha di bidang pertanian, terutama petani, nelayan dan UMKM dalam hal penyediaan bahan baku untuk program MBG. Bahkan, Pandutani bersama pihak-pihak terkait membangun sejumlah dapur umum di sejumlah daerah.

Karena agresivitas gerakannya, tak heran jika Ketua Umum Pandutani Sarjan Tahir didapuk menjadi anggota Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yang Ketua Dewan Pembinanya langsung Presiden Prabowo Subianto. "Sinergisitas dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya ini penting dilakukan agar petani, nelayan dan pelaku UMKM bisa mendapatkan akses," tutur Sarjan saat peringatan HUT ke-17 tahun Patani, pada 17 Agustus 2025.

Sarjan mengungkapkan, untuk mendukung sinergitas dan giat-giat tersebut, Pandutani sudah membuat market place pataniku.com dan media online porosbumi.com. Pandutani juga sudah melakukan MoU dengan PT. Jakarta Sereal untuk pengadaan kedelai, dan MoU dengan JNE terkait pengadaan sarana transportasi untuk mengangkut produk-produk pertanian.

Khusus terkait pengembangan organisasi, Pandutani terus melakukan konsolidasi dengan membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat Provinsi dan Kantor Cabang (Kacab) di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Kanwil saat ini sudah terbentuk di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulut, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara."Target sampai akhir tahun harus sudah terbentuk 38 Kanwil," pungkas Sarjan. (hendri irawan)