JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementrian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan bahwa Kementan telah menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Hal itu sesuai dengan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani sebagai tujuan akhir dan satu satunya tujuan dalam pembangunan pertanian.

Apa saja isi kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang selesai disusun Kementan ini?

Baca Lainnya :

• Ekspor Jagung Indonesia adalah Keniscayaan...0
• Sempat terjun Rp 500 per Kg, harga tomat kini mulai normal0
• Hanya 2,1 Juta Petani Terampil di Indonesia0
• Petambak udang Kulon Progo nikmati panenan0
• Kunjungi Pasar Tanjung Jember, Mendag Banjir Keluhan Pedagang0

Pertama, identifikasi parameter (kemampuan) yang berpengaruh yang dapat digerakkan oleh Kementan, maupun yang perlu dukungan sektor lain.

Kebijakan kedua, yakni daya ungkit dan sensitifitas masing-masing parameter terhadap pencapaian tujuan berdasarkan analisis sensitifitas.

Ketiga, yakni kajian dampak dan efek ganda dari kebijakan yang dirumuskan, dari pendekatan kesisteman. 

Secara berturut-turut meliputi rehabilitasi infrastruktur dan sarana  seperti alsintan, pupuk, benih, pestisida. Serta, pendampingan dan penguatan sumber daya manusia.

Keempat, penanganan pasca panen, dan pengendalian harga adalah parameter pengungkit yang mendapat prioritas dalam penyusunan program terobosan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapang.

Dari data Kementan, setelah dua tahun berjalan tahun pemerintahan Joko Widodo, program terobosan tersebut telah diimplementasikan melalui kerja sama dengan sektor lain.

Misalnya saja, program tiga juta hektar infrastruktur irigasi telah direhabilitasi, 180.000 unit alat sistim pertanian telah diadakan, embung sebanyak 3.771 unit telah dibangun, bantuan benih dan pupuk untuk tujuh juta hektar.

"Kebijakan lain, ada juga pengendalian pasca panen dan harga melalui pendampingan intensif, Asuransi Usaha Tani, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan pemangkasan rantai distribusi melalui toko tani indonesia dan rumah pangan kita," kata Agung melalui rilis ke Kompas.com. 

sumber : kompas.com