INDONESIA dengan populasi yang terus bertambah masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sampah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), timbunan sampah nasional mencapai 64 juta ton per tahun, dengan sekitar 12 persen atau 7,68 juta ton merupakan sampah plastik. Sampah plastik ini menjadi perhatian khusus karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

Menghadapi tantangan seperti itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq mengajukan satu pendekatan baru. "Indonesia perlu mengembangkan industrialisasi pengelolaan sampah," ujar Menteri Hanif seusai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2024 bersama para kepala daerah di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Pendekatan baru yang dimaksud Hanif bertujuan mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Kenapa? Karena mengelola sampah itu membutuhkan teknologi, membutuhkan manajemen, memerlukan human resources, jadi harus dilakukan secara profesional dan modern.

Baca Lainnya :

• Eksplorasi Alam Semesta0
• Desa dan Bank0
• Dicari, Periset Ekspedisi Biodiversitas di Kalimantan0
• Petani: Berita dan Puisi0
• Menko AHY Pastikan Semua Elemen Siap Layani Masyarakat Selama Libur Nataru0

Industrialisasi pengelolaan sampah dapat  dilakukan dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2024 bersama para kepala daerah, KLH/BPLH juga mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya kepala daerah dan jajarannya untuk mengubah pola pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing, serta melakukan pendekatan-pendekatan, langkah riil dan nyata yang penting.

Saat ini, salah satu yang dikembangkan adalah mengubah sampah menjadi energi. Dengan menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF), sampah anorganik diolah menjadi bahan bakar alternatif di berbagai industri.

Industrialisasi Sampah

Dalam skenario besar pengelolaan sampah Indonesia, sejalan dengan skenario jangka panjang pemerintah untuk melakukan zero waste zero emission, RDF menjadi komponen penting. Ada 12 provinsi di tanah air yang menuangkan pengolahan sampah dengan RDF, karena dinilai mampu mengurangi tumpukan sampah dan mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif.

Indonesia sudah memiliki potensi off-taker atau pengguna, termasuk industri semen yang tersebar di 31 kota/kabupaten di 15 provinsi dan PLTU di 47 kota/kabupaten di 26 provinsi. Potensi off-taker RDF lain adalah industri pupuk di tujuh kota/kabupaten di lima provinsi, industri kertas dan pulp di 31 kota/kabupaten di tujuh provinsi dan industri tekstil 34 kota/kabupaten di tiga provinsi.

Adapun langkah-langkah untuk industrialisasi pengelolaan sampah bisa dilakukan sebagai berikut:

-         Pengembangan fasilitas daur ulang: Pemerintah mendorong pendirian pabrik daur ulang, khususnya untuk sampah plastik. Dalam catatan Hanif,  12 persen dari 30--40 juta ton timbunan sampah harian di Indonesia adalah plastik. Dengan mendaur ulang, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA).

-         Penerapan teknologi modern: Metode seperti sanitary landfill diperkenalkan untuk menggantikan praktik open dumping. Dalam metode ini, sampah ditumpuk, dipadatkan, dan ditimbun di lokasi cekung, mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

-         Kolaborasi dengan sektor swasta: Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dalam pengelolaan sampah. Hanif menegaskan bahwa keberadaan perusahaan daur ulang plastik membantu negara mengurangi sampah hingga 12 persen.

-         Peningkatan kesadaran masyarakat: Kampanye nasional, seperti Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah diluncurkan untuk mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.

Capaian Pengolahan Sampah 2024

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada 2023, dari total timbulan sampah sebesar 40,2 juta ton per tahun, sekitar 60,4 persen telah terkelola, sementara itu 39,6 persen sisanya belum terkelola. Data ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan sampah, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada. Sebagian besar desa/kelurahan di Indonesia belum memiliki tempat pembuangan sampah keluarga yang layak, sehingga 70,50 persen warga membuang sampah dengan cara dibakar atau ke lubang. Selain itu, impor sampah masih menjadi isu yang perlu ditangani.

Hanif menyatakan, kementeriannya akan mengkaji potensi penghentian impor sampah untuk mendorong pengelolaan sampah domestik yang lebih baik. Dengan komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, industrialisasi sampah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang. Tidak hanya akan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, transformasi itu juga menciptakan peluang ekonomi baru, menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Penulis: Dwitri Waluyo, Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf, Sumber: Indonesia.go.id