JAKARTA- Buku terbitan tahun 2024 ini   perlu kembali dibaca setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengalihkan uang APBN senilai Rp200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia dengan bunga 2 persen ke instrumen deposito pada bank-bank milik negera (Himbara) dengan bunga 4 persen pada awal September 2025.

Tak butuh waktu lama,Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Nasional melaporkan telah menyalurkan dana pemerintah itu hingga 80 persen pada awal Oktober 2025. Hanya Bank Tabunganan Negara yang melaporkan penyaluran baru 45 persen dari total dana penempatan Rp25 triliun.

Namun  buku karangan dosen hukum ekonomi dan bisnis, serta tindak pidana ekonomi pada Fak.Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini,  seakan menginggatkan side streaming sering terjadi bila pemberian kredit diberikan dalam jumlah massif dalam rentang waktu singkat. Sehingga buku   ini dipandang masih relevan dan perlu sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan kriminal, terutama bagi kalangan praktisi perbankan dan hukum.

Baca Lainnya :

• Bank Syariah Harus Capai Rasio Kewajiban Jangka Pendek 100 Persen0
• Laba Telkom Amblas 10 Persen Jadi Rp15,7 Triliun Akhir September 20250
• 40% Petani Sawit Hadapi Tantangan Ketertelusuran dan Sertifikasi di Tengah Kewajiban Kepatuhan EUDR0
• Bank Mandiri Muluskan Rencana BEEF Rambah Bisnis Baru Dengan Kredit Rp850 Miliar 0
• The Fed Pangkas Suku Bunga Jadi 3,75 Persen-4 Persen0

Sebab pada kenyataannya tidak semua fasilitas kredit yang telah disalurkan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Salah satunya, terjadi side streaming.praktik ini menyimpang dari penggunaan fasilitas kredit yang dilakukan debitur.

Jelasnya, kreditur menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan diluar perencanaan yang tertuang dalam proposal pengajuan kredit dan telah disetujui pihak bank.Pada akhirnya, praktik ini terungkap setelah kreditur gagal bayar.

Kasus side streaming tersebut dijelaskan dengan gamblang dalam buku ini. Mulai dari motif hingga modus yang terjadi. Tak lupa, penulis membagi jurus untuk menghindari hal itu terjadi. Penulis menekankan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat misalnya bank tidak diperkenankan menyalurkan kredit tanpa surat perjanjian tertulis. Bank juga dilarang memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan kurang sehat.

Bank juga dilarang menyetujui kredit dalam jumlah melampaui batas maksimum pemberian kredit. Hal hal dapat diukur.  Penulis menegaskan bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan untuk modal kerja dalam rangka jual beli saham. Bahkan, perusahaan menjaminkan saham perusahaan yang akan dibeli tersebut.

Pesan  terakhir ini perlu menjadi perhatian.Pasalnya, praktiknya banyak perusahaan yang membeli saham dalam jumlah besar guna akuisisi disertai dengan kepengendalian perusahaan tersebut. Setelah mendapat keuntungan dari selisih jual dan beli  atau capital gain, kemudian dijual kembali.

Namun  ada berapa catatan yang perlu diperhatikan penulis terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya. Laporan keuangan perusahaan sebagai data awal dan dasar berpijak bank dalam pemberian kredit disebutkan disusun oleh akuntan publik.

Padahal menurut UU Peseroan Terbatas laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan bukan akuntan publik.Jadi penanggungjawab laporan keuangan ada ditangan manajemen Sedangkan akuntan publik hanya bertanggung jawab atas opini atas penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Selain materi, penulis selaku dosen dan praktisi perlu menyesuaikan kosakata dalama bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi tanggungjawab bersama sebagai penulis untuk memperkaya kosa kata bidang perbankan yang tadinya dalam bahasa asing menjadi bahasa Indonesia.

Hal itu memang perlu penggalian mendalam terutama dalam menemukan padanan kata yang cocok. Tentunya bahasa daerah pun bisa menjadi pilihan lain. Apalagi praktik pinjam meminjam telah ada di nusantara sejak munculnya peradaban.

Walau demikian, buku ini mengungkapkan kondisi bisa saja terjadi saat Purbaya menjabat sebagai bendahara negara berusaha mengenjot penyaluran kredit bank Himbara melalui penempatan dana APBN.

Perlu menjadi perhatian,  buku ini mengungkapkan praktik yang terjadi pada tahun 2008.Saat itu Bank Himbara dan swasta berlomba lomba menaikan plafon dan pertumbuhan kredit pada perusahaan perusahaan raksasa. BNI dan BRI menyalurkan kredit  Rp2,3 triliun kepada Grup Bakrie. Pada sisi lain, Bank Mandiri dan BCA menyalurkan kredit senilai USD950 juta kepada PT  Exelmindo Pratama. PT Indosat Tbk Kebagian Rp5 triliun.

Pada kenyataannya pada Maret 2008, Rp40,6 triliun atau 72 persen dari total kredit macet mencapai Rp56,3 triliun disumbang bank Himbara. Tentunya semua pihak  tak ingin hal ini terjadi lagi. (Abdul Aziz)

Judul Buku           : Side Streaming, Masalah dan Solusinya

Penulis        : DR Mas  Ahmad Yani SH MSi 

Editor         : Rahman Yasin

Desain        : Margono

XVI+154 halaman, 14 X 21 Cm

ISBN 978-623-93798-6-5

Penerbit  : Lembaga Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)

Jalan : Swadaya I no 11 Duren Sawit, Jakarta Timur