Di tengah kekhawatiran soal pasokan dan harga bahan pokok, ada langkah besar yang sedang disiapkan aparat penegak hukum. Bukan soal operasi keamanan, melainkan kebutuhan pangan.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menargetkan akan membangun 10 gudang keamanan pangan baru pada 2026. 

Langkah ini diumumkan langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang keamanan pangan, di Jakarta Barat, Jumat (13/2). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Lainnya :

• Berhenti Makan 3 Jam Sebelum Tidur Agar Jantung Lebih Sehat0
• Diversifikasi Jadi Kunci Masa Depan Pertanian0
• Saat Tanah Menjerit, Siapa yang Mendengar?0
• Secangkir Kopi di Pagi Hari, Sahabat Jantung atau Ancaman Tersembunyi?0
• Ingat! Sejumput Garam Bisa Menentukan Hidup dan Mati0

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi Polri dalam menyukseskan program strategis nasional yang menyasar peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya memutus rantai kesenjangan gizi dan kemiskinan antargenerasi. 

Presiden juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa, agar Indonesia mampu membuktikan kekuatan ekonomi nasional serta memperkuat kemandirian dan ketahanan fondasi menuju Indonesia Emas.

“Saya merasa puas karena Polri telah mengambil inisiatif yang mungkin di luar tugas pokoknya. Tetapi pimpinan Polri telah mengambil sebuah keputusan krusial demi keselamatan suatu bangsa. Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai inisiatif ini," ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu dalam sambutannya terkait penambahan gudang ketahanan pangan baru, Kapolri mengatakan langkah yang dilakukan Polri ini bukan sekadar menambah bangunan penyimpanan. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional—mulai dari penyimpanan, distribusi, hingga stabilitas pasokan.

“Sinergi lintas sektor ini adalah modal utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan ketahanan pangan agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ungkap Kapolri. 

Saat ini, Polri memiliki 1.179 SPPG, terdiri dari 411 di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan, dan 107 SPPG masih tahap groundbreaking. SPPG ini tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur sebanyak 131 SPPG, Sumatra Utara 117 SPPG, Banten 63 SPPG dan Jawa Barat 62 SPPG.

Pembangunan SPPG masih akan dilakukan tahun ini dengan jumlah yang lebih banyak. Pembangunan SPPG juga merata hingga ke daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.

Polri saat ini juga telah mengoperasikan 18 gudang pangan di 12 wilayah komando. Dengan tambahan 10 gudang baru di delapan wilayah kepolisian regional, jumlahnya akan menjadi 28 gudang secara nasional.

Setiap gudang dirancang memiliki kapasitas sekitar 1.000 ton. Tak hanya itu, sebuah gudang besar berkapasitas 10.000 ton juga tengah dibangun di wilayah metropolitan Jakarta. Gudang raksasa ini diproyeksikan menjadi tulang punggung cadangan pangan dan kesiapan logistik nasional. Artinya, ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan permintaan, negara punya stok yang bisa segera digerakkan.

Menurut Kapolri, jaringan gudang yang diperluas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyimpanan, mempercepat distribusi, dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan. Dampaknya tak hanya terasa pada harga yang lebih terkendali, tetapi juga pada stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Polri bahkan menargetkan pembangunan gudang keamanan pangan di seluruh komando regional. Ini menunjukkan bahwa isu pangan kini dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional.

Tak berhenti di situ, Polri juga menyiapkan 30 gudang tambahan. Sebanyak 25 di antaranya merupakan fasilitas milik kepolisian, sementara sisanya berasal dari aset pemerintah daerah, komisi pemilihan, dan fasilitas pinjaman masyarakat. Wilayah seperti Papua menjadi perhatian khusus, mengingat tantangan infrastruktur logistik yang masih terbatas. Dengan langkah ini, distribusi pangan di daerah terpencil diharapkan lebih cepat dan merata.

Di tengah dinamika ekonomi global dan ancaman gangguan rantai pasok, keberadaan gudang pangan bisa menjadi penyangga yang krusial. Jika keamanan selama ini identik dengan patroli dan pengamanan wilayah, kini maknanya meluas: memastikan masyarakat tetap bisa mengakses pangan dengan harga stabil. Karena pada akhirnya, ketahanan bangsa tak hanya ditentukan oleh pertahanan di perbatasan, tetapi juga oleh ketersediaan bahan pokok di meja makan.