Di tengah sorotan media internasional dan perdebatan tentang peran aparat dalam urusan sipil, Presiden Prabowo Subianto justru berdiri tegas, ketahanan pangan bukan sekadar program ekonomi, melainkan soal keselamatan bangsa.

Pernyataan itu ia sampaikan saat meresmikan dan meletakkan batu pertama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serta Gudang Ketahanan Pangan di Polres Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026. 

Baca Lainnya :

• Polri Akan Membangun 10 Gudang Ketahanan Pangan Baru di 20260
• Berhenti Makan 3 Jam Sebelum Tidur Agar Jantung Lebih Sehat0
• Diversifikasi Jadi Kunci Masa Depan Pertanian0
• Saat Tanah Menjerit, Siapa yang Mendengar?0
• Secangkir Kopi di Pagi Hari, Sahabat Jantung atau Ancaman Tersembunyi?0

Di hadapan jajaran aparat dan tamu undangan, Presiden Prabowo menjawab kritik yang datang, termasuk dari media dan analis asing, soal keterlibatan militer dan kepolisian dalam produksi serta distribusi pangan.

“Ada yang mengkritisi di media asing, mengatakan Presiden Prabowo menggunakan militer dan polisi untuk meningkatkan produksi pangan,” ujarnya, mengutip tudingan tersebut.

Namun bagi Prabowo, kritik itu tidak sepenuhnya memahami konteks Indonesia. Ia menilai pendekatan yang terlalu bertumpu pada prinsip pasar bebas tak selalu relevan dengan kondisi sosial dan geografis Tanah Air.

Menurutnya, tentara dan polisi di Indonesia bukan entitas yang berdiri terpisah dari masyarakat. Mereka adalah bagian dari rakyat itu sendiri. “Ini tentara rakyat dan polisi rakyat. Jika rakyat menderita kekurangan pangan, maka tentara dan polisi juga menderita. Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara, penderitaan rakyat adalah penderitaan polisi. Anggotanya adalah anak-anak rakyat,” tegasnya. 

Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Dalam beberapa waktu terakhir, aparat keamanan memang mulai terlibat dalam mendukung distribusi bahan pokok, pembangunan gudang penyimpanan, hingga penguatan dapur makan bergizi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memuji inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang membangun 1.179 unit SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan di berbagai daerah.

Bagi Presiden, keamanan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai urusan patroli, pengamanan wilayah, atau stabilitas politik semata. Ada dimensi lain yang lebih mendasar, perlindungan dari kelaparan.

Keamanan yang paling dasar bagi sebuah keluarga adalah terlindung dari rasa lapar, kira-kira itulah pesan yang ingin ia tekankan. Di negara kepulauan dengan tantangan distribusi logistik yang tidak ringan, keterlibatan aparat dinilai sebagai cara mempercepat respons dan memperluas jangkauan program.

Belakangan ini, sebagian pengamat luar negeri memandang langkah ini sebagai perluasan peran militer dan polisi di luar fungsi tradisionalnya. Namun Prabowo melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan nasional.

Ia bahkan merasa bahagia dan puas melihat Polri mengambil inisiatif di bidang yang mungkin tidak identik dengan tugas utamanya, tetapi sangat menentukan masa depan bangsa.

“Saya melihat sebuah lembaga yang sangat penting bagi negara kita, Polri, berinisiatif di bidang yang tampaknya bukan tugas utamanya, tetapi menangani masalah krusial bagi keselamatan suatu bangsa,” katanya.

Di tengah dinamika global yang membuat harga pangan mudah bergejolak, isu ketersediaan bahan pokok memang tak lagi sekadar urusan ekonomi. Ia bersentuhan langsung dengan stabilitas sosial, bahkan keamanan nasional. Ketika dapur keluarga tetap mengepul dan akses pangan terjaga, di situlah fondasi keamanan berdiri. Dalam pandangan pemerintah saat ini, menjaga pangan berarti juga menjaga negara.