JAKARTA- Konferensi Perubahan Iklim COP30-UNFCCC di Belem, Brazil, yang berlangsung 10-21 November 2025 dinilai kalangan aktivis lingkungan lemah terkait komitmen pengurangan emisi.

Bahkan Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, menyayangkan COP30 tidak menghasilkan rencana konkret yang memadai untuk menjawab urgensi krisis iklim. Ia menilai target pengurangan emisi masih terlalu lemah, mekanisme pendanaan belum jelas, dan komitmen sejumlah negara besar pun tidak menunjukkan kemajuan berarti. Meskipun ada klaim pendanaan adaptasi akan ditingkatkan hingga tiga kali lipat, Nadia menegaskan bahwa detail implementasinya tetap belum dipaparkan dengan transparan. “Belum ada rencana yang konkret. siapa yang akan membayar juga belum jelas. Sehingga seharusnya ada roadmap sesudah itu,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu(26/11/2025).

Sementara itu, Country Director Greenpeace untuk Indonesia, Leonard Simanjuntak menilai  delegasi Indonesia bahkan mengingkari amanat konstitusi. Karena dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Krisis iklim yang saat ini terjadi juga mempengaruhi kondisi dunia.

Baca Lainnya :

• Kisah Ujang Pustiawan dan Perjuangan Kelompok Tani Flora Mangrove0
• Direktur Belantara Foundation Dolly Priatna: Konservasi Mangrove Inti Dari Upaya Mitigasi Iklim0
• BEI Bimbing 169 Perusahaan Tekan Emisi Karbon 0
• Indonesia Belum Layak Jual Karbon, Jika Belum Cukup Berkomitmen Menurunkan Emisi0
• Negara Berkembang Butuh USD1,4 Triliun Tekan Karbon, Negara Maju Hanya Janjikan USD300 Miliar0

“Namun di Belem, Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pemain utama, sayangnya memilih untuk menjadi penonton,” kata Leonard.

Secara umum Leonard menyinggung COP30 yang tidak menghasilkan komitmen konkrit untuk mencapai ambisi menekan pemanasan global tak lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan periode pra-industri. Laporan Greenpeace terakhir justru menunjukan, ada peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber pemanasan global di beberapa negara, termasuk di Indonesia akibat deforestasi.

 “COP30 tak membuahkan hasil yang diharapkan,” katanya. 

Menurut Leonard, COP30 tidak menghasilkan peta jalan yang nyata untuk mengakhiri penggunaan energi fosil (transitioning away from fossil fuel roadmap) dan menghentikan deforestasi (halting and reverse deforestation roadmap), serta peningkatan pendanaan untuk aksi iklim. Padahal COP30 diselenggarakan di Brasil, negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia.

“Hasil tersebut lebih buruk dari COP28 yang berlangsung di Dubai, negara penghasil minyak, paling tidak ada kalimat transition in away untuk mengakhiri penggunaan energi fossil,” ujarnya. 

Senada, Supervisor Divisi Advokasi Hukum Rakyat Perkumpulan HuMa Bimantara Adjie Wardhana memandang COP hanya ajang para elit untuk mempertahankan kepentingan mereka. Ia mengingatkan tentang isu biodiversitas yang kurang dibahas dalam COP30. Padahal dalam Deklarasi Rio 92 tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang merupakan hasil dari COP15, telah menetapkan 27 prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pengakuan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam konteks biodiversitas, deklarasi ini menjadi landasan lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) yang menegaskan hak negara atas sumber daya hayati mereka sekaligus kewajiban untuk melestarikannya, memanfaatkan secara berkelanjutan, dan membagi manfaatnya secara adil. “Jangan sampai climate change punya framework sendiri tapi juga menghancurkan biodiversitas, contohnya di Papua,” tuturnya. (abdul aziz)